KERETA CEPAT JEPANG VS CHINA
TEMPO.CO, Jakarta - BUAH dari pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Cina XI Jinping di Balai Agung Rakyat, Cina, akhir Maret 2015, mengagetkan pemerintah Jepang. Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno meneken nota kesepahaman proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dengan Kepala Komisi Nasional Pembangunan dan Reformasi Cina, Xu Shaosi.
Jepang terkejut lantaran proyek pembangunan yang sama telah dirintis oleh pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) sejak 2011 atas permintaan pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Kami mau bilang apa. Sampai sekarang saya tak tahu,” kata Senior Representative Indonesia Office JICA, Hiromichi Muraoka, di kantornya, Jakarta, Senin lalu.
Dia masih ingat betul awal pemerintah Indonesia meminta Jepang membantu menyiapkan studi kelayakan. Menanggapi permintaan itu, JICA kemudian memulai studi kelayakan. “Kami melakukan studi kelayakan selama 1,5 tahun. Saya percaya studi kelayakan kami memuat informasi yang sangat detail,” ujar Muraoka.
Mantan Direktur Pengembangan Kerja Sama Pemerintah Swasta Kementerian Badan Perencanaan Nasional (Bappenas), Bastary Indra Pandji, mengakui, permintaan ke Jepang datang dari Bappenas. Pada Oktober 2011, Bastary menyurati Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata Jepang untuk meminta bantuan teknis.
Surat itu dijawab dengan kesediaan Jepang menghibahkan US$ 500 ribu untuk studi awal proyek tersebut yang berlangsung pada November 2011-Maret 2012. Setelah studi selesai, Bastary menyurati Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang. “Mereka mau bantu lagi. Lalu mulai pre-FS (feasibility study) pada April 2012,” ujarnya.
Pada pre-FS itu, Jepang menghibahkan US$ 500 ribu untuk studi selama April-November 2012. Sejak saat itu, kata Bastary, pemerintah Jepang meminta komitmen yang serius dari Indonesia. Permintaan itu direspons Bappenas dengan mengeluarkan peraturan menteri yang membentuk tim koordinasi proyek kereta cepat pada Maret 2012.
Baru pada Januari 2013 datang tawaran dari Kedutaan Besar Jepang untuk melakukan studi kelayakan secara penuh. “Sejak saat itu kewenangannya kami transfer ke Kementerian Koordinator Perekonomian,” ujar Bastary. Studi kelayakan tahap pertama menelan biaya US$ 3,5 juta yang berasal dari hibah Jepang. Studi berlangsung mulai Januari 2014 hingga Mei 2015.
Menurut Andrinof Chaniago, saat itu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, rencana proyek tersebut dibatalkan karena menggunakan duit negara. Namun rencana itu hidup lagi setelah Menteri Rini menandatangani MoU studi kelayakan dengan Cina. “Sekarang, kalau swasta mau bangun itu menguntungkan. Menggerakkan ekonomi tanpa menimbulkan masalah,” kata dia.
Staf Khusus Menteri BUMN, Sahala Lumban Gaol, mengimbuhkan, proyek kereta cepat bisa dipercepat pengerjaannya jika menggandeng Cina. Dalam paparan studi kelayakan Jepang di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian pada April 2015, kata dia, proyek baru bisa dimulai pada 2019. Belakangan, Cina menawarkan proyek bisa dimulai pada September tahun ini dan selesai dalam waktu tiga tahun.
Namun seorang pejabat di Kementerian Koordinator Perekonomian mengingatkan Menteri Koordinator Perekonomian saat itu, Sofyan Djalil, agar proyek sebesar kereta cepat itu tak diikat dengan MoU. Atas dasar itu, Menteri Sofyan kemudian mengusulkan untuk mengadu studi kelayakan Cina dan Jepang.
Dalam rapat kabinet terbatas pada pertengahan Juli lalu, Presiden Jokowi akhirnya memutuskan akan memilih tawaran Jepang atau Cina melalui beauty contest. Sebelas konsultan independen telah diundang menjadi penilai. Adapun pemenangnya akan diumumkan pemerintah pada akhir Agustus ini. “Mungkin ini situasi politik tingkat tinggi. Saya mau bilang apa?” kata Muraoka.
PEKAN ini menjadi hari-hari yang padat buat Menteri Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi (NDRC) Cina, Xu Shaoshi. Senin pagi, ia mendatangi kantor Kementerian Perhubungan untuk menemui Menteri Ignasius Jonan. Siangnya, Xu bergeser ke Istana Negara guna bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Xu, yang memimpin rombongan delegasi Cina, membawa hasil studi kelayakan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung versi mereka.
Keesokan harinya, Xu sowan ke kantor Wakil Presiden Jusuf Kalla. Safari Xu berlanjut ke kantor Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago. "Kami sangat menantikan dukungan Wakil Presiden dalam pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung," ujar Xu setelah menemui JK, Selasa lalu.
Menurut Andrinof, yang kala itu masih menjabat menteri, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung versi Cina berbiaya US$ 5,5 miliar atau sekitar Rp 71,5 triliun dengan kurs rupiah 13 ribu per dolar AS. Proyek ini nantinya dikerjakan bersama oleh badan usaha milik negara (BUMN) Cina dan Indonesia.
BUMN Indonesia akan mendapat pinjaman dengan bunga 2 persen per tahun dan tenor 40 tahun, ditambah masa tenggang pembayaran (grace period) 10 tahun. Tawaran Cina ini disebut Andrinof menarik karena tak meminta garansi dan tidak memakai anggaran negara. Dia mengakui, Cina sudah membandingkan tawarannya dengan studi kelayakan Jepang yang sudah lebih dulu diajukan. Namun, menurut Andrinof, pemerintah belum memutuskan perihal skema pembebasan lahan berdasarkan proposal versi Cina.
Kalau dibandingkan, jangka waktu penyelesaian studi kelayakan antara Jepang dan Cina bagai langit dan bumi. Jepang memulai pra-studi kelayakan pada akhir 2011, dan melanjutkannya dengan studi kelayakan tahap pertama yang baru rampung pada April 2015. Sedangkan Cina baru memulai studi kelayakan setelah nota kesepahaman antara Menteri BUMN Rini Soemarno dan Xu Shaoshi diteken pada Maret 2015 di Beijing.
Meski studi kelayakan Jepang selesai lebih dulu, anggota staf khusus Menteri BUMN, Sahala Lumban Gaol, menuturkan studi kelayakan Cina tak ada kaitannya dengan studi kelayakan Jepang. "Ini murni Cina yang buat dan tak terpengaruh studi Jepang," ujarnya di kantor Bappenas saat menemui Xu. Menurut dia, Cina menjanjikan proyek bisa dimulai pada akhir Agustus atau September 2015 dan selesai hanya dalam tempo tiga tahun.
Sedangkan Jepang, berdasarkan ringkasan dokumen studi kelayakan Japan International Cooperation Agency (JICA), baru memulai konstruksi proyek pada tahun depan. Selanjutnya, pada 2019, kereta cepat diuji coba, dan baru pada 2021 beroperasi penuh. Kecepatan pembangunan yang ditawarkan Cina ini mengundang keraguan JICA. "Saya bertanya-tanya, bagaimana Cina bisa memulai konstruksi pada September tahun ini?" ujar Senior Representative Indonesia JICA Hiromichi Muraoka.
Ihwal biaya pembangunan, nilai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung versi studi kelayakan Jepang mencapai Rp 60,79 triliun. Negeri Sakura akan membiayai 75 persen proyek dengan pinjaman bertenor 40 tahun dengan grace period 10 tahun dan bunga 0,1 persen per tahun.
Duit itu akan dikucurkan ke badan usaha milik negara yang ditunjuk atau dibentuk Indonesia untuk mengerjakan konstruksi itu. Adapun pemerintah Indonesia kebagian jatah membiayai pembebasan lahan, layanan teknis, manajemen, dan pajak sebesar 16 persen dari nilai proyek. Sisanya ditanggung perusahaan yang dibentuk khusus (special purpose vehicle) untuk mengoperasikan kereta cepat.
Menurut Deputi Menteri Koordinator Perkonomian Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Lucky Eko Wuryanto, Kementerian sudah memilih tiga dari sebelas konsultan independen yang diundang sebagai calon penilai proposal Cina dan Jepang. “Tiga konsultan ini nanti akan kami serahkan ke Menteri yang baru untuk dipilih satu," ujar Lucky. Hasil kajian konsultan independen itulah yang menjadi bahan pertimbangan bagi Presiden Joko Widodo untuk memutuskan tawaran mana yang diambil: Jepang atau Cina.
Pemerintah Jepang dan Cina berebut proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Jepang sudah melakukan studi kelayakan (feasibility study) sejak 2011 dan baru rampung Maret lalu. Adapun Cina baru mulai tahun ini dan selesai dalam waktu lima bulan. Ini hasil studi kelayakan mereka.
Jepang
- Nilai proyek: Rp 60,79 triliun.
- Panjang rel: 140 kilometer.
- Lintasan: Dukuh Atas (Jakarta)-Gedebage (Bandung).
- Jumlah stasiun: delapan.
- Kecepatan maksimum: 320 kilometer per jam.
- Skema pembiayaan: 75 persen pinjaman lunak Jepang, bunga 0,1 persen, tenor 40 tahun, dan 10 tahun grace period. Pemerintah mengeluarkan 16 persen untuk pembebasan lahan, pajak, layanan teknis, dan manajemen. Sisa 10 persen dari SPV (operator kereta cepat).
- Rencana proyek: Konstruksi 2016, test-run 2019, dan pengoperasian 2021.
Cina
- Nilai proyek: US$ 5,5 miliar (sekitar Rp 71,5 triliun).
- Panjang rel: 150 kilometer.
- Jalur: Halim Perdanakusuma (terhubung dengan Manggarai dan Gambir)-Bandung
- Jumlah stasiun: delapan.
- Kecepatan maksimum: 300 kilometer per jam.
- Skema pembiayaan: BUMN mendapat pinjaman 60 persen dari total biaya proyek, tenor 40 tahun,grace period 10 tahun, dan bunga 2 persen. Skema pembebasan lahan belum ditentukan.
- Rencana proyek: Mulai konstruksi Agustus atau September 2015, selesai 2018.
Sebelas Konsultan Calon Penilai Studi Jepang Vs Cina
- AECOM, Amerika Serikat.
- ALG, Inggris.
- ARUP, Inggris.
- Boston Consulting Group, Amerika Serikat.
- Colas Rail, Inggris.
- KPMG, Belanda.
- McKinsey, Amerika Serikat.
- Royal Haskoning, Belanda.
- Salini Impregilo, Italia.
- TYPSA, Spanyol.
- T.Y.Lin International Pte Ltd, Singapura.
Jepang terkejut lantaran proyek pembangunan yang sama telah dirintis oleh pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) sejak 2011 atas permintaan pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Kami mau bilang apa. Sampai sekarang saya tak tahu,” kata Senior Representative Indonesia Office JICA, Hiromichi Muraoka, di kantornya, Jakarta, Senin lalu.
Dia masih ingat betul awal pemerintah Indonesia meminta Jepang membantu menyiapkan studi kelayakan. Menanggapi permintaan itu, JICA kemudian memulai studi kelayakan. “Kami melakukan studi kelayakan selama 1,5 tahun. Saya percaya studi kelayakan kami memuat informasi yang sangat detail,” ujar Muraoka.
Mantan Direktur Pengembangan Kerja Sama Pemerintah Swasta Kementerian Badan Perencanaan Nasional (Bappenas), Bastary Indra Pandji, mengakui, permintaan ke Jepang datang dari Bappenas. Pada Oktober 2011, Bastary menyurati Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata Jepang untuk meminta bantuan teknis.
Surat itu dijawab dengan kesediaan Jepang menghibahkan US$ 500 ribu untuk studi awal proyek tersebut yang berlangsung pada November 2011-Maret 2012. Setelah studi selesai, Bastary menyurati Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang. “Mereka mau bantu lagi. Lalu mulai pre-FS (feasibility study) pada April 2012,” ujarnya.
Pada pre-FS itu, Jepang menghibahkan US$ 500 ribu untuk studi selama April-November 2012. Sejak saat itu, kata Bastary, pemerintah Jepang meminta komitmen yang serius dari Indonesia. Permintaan itu direspons Bappenas dengan mengeluarkan peraturan menteri yang membentuk tim koordinasi proyek kereta cepat pada Maret 2012.
Baru pada Januari 2013 datang tawaran dari Kedutaan Besar Jepang untuk melakukan studi kelayakan secara penuh. “Sejak saat itu kewenangannya kami transfer ke Kementerian Koordinator Perekonomian,” ujar Bastary. Studi kelayakan tahap pertama menelan biaya US$ 3,5 juta yang berasal dari hibah Jepang. Studi berlangsung mulai Januari 2014 hingga Mei 2015.
Menurut Andrinof Chaniago, saat itu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, rencana proyek tersebut dibatalkan karena menggunakan duit negara. Namun rencana itu hidup lagi setelah Menteri Rini menandatangani MoU studi kelayakan dengan Cina. “Sekarang, kalau swasta mau bangun itu menguntungkan. Menggerakkan ekonomi tanpa menimbulkan masalah,” kata dia.
Staf Khusus Menteri BUMN, Sahala Lumban Gaol, mengimbuhkan, proyek kereta cepat bisa dipercepat pengerjaannya jika menggandeng Cina. Dalam paparan studi kelayakan Jepang di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian pada April 2015, kata dia, proyek baru bisa dimulai pada 2019. Belakangan, Cina menawarkan proyek bisa dimulai pada September tahun ini dan selesai dalam waktu tiga tahun.
Namun seorang pejabat di Kementerian Koordinator Perekonomian mengingatkan Menteri Koordinator Perekonomian saat itu, Sofyan Djalil, agar proyek sebesar kereta cepat itu tak diikat dengan MoU. Atas dasar itu, Menteri Sofyan kemudian mengusulkan untuk mengadu studi kelayakan Cina dan Jepang.
Dalam rapat kabinet terbatas pada pertengahan Juli lalu, Presiden Jokowi akhirnya memutuskan akan memilih tawaran Jepang atau Cina melalui beauty contest. Sebelas konsultan independen telah diundang menjadi penilai. Adapun pemenangnya akan diumumkan pemerintah pada akhir Agustus ini. “Mungkin ini situasi politik tingkat tinggi. Saya mau bilang apa?” kata Muraoka.
PEKAN ini menjadi hari-hari yang padat buat Menteri Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi (NDRC) Cina, Xu Shaoshi. Senin pagi, ia mendatangi kantor Kementerian Perhubungan untuk menemui Menteri Ignasius Jonan. Siangnya, Xu bergeser ke Istana Negara guna bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Xu, yang memimpin rombongan delegasi Cina, membawa hasil studi kelayakan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung versi mereka.
Keesokan harinya, Xu sowan ke kantor Wakil Presiden Jusuf Kalla. Safari Xu berlanjut ke kantor Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago. "Kami sangat menantikan dukungan Wakil Presiden dalam pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung," ujar Xu setelah menemui JK, Selasa lalu.
Menurut Andrinof, yang kala itu masih menjabat menteri, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung versi Cina berbiaya US$ 5,5 miliar atau sekitar Rp 71,5 triliun dengan kurs rupiah 13 ribu per dolar AS. Proyek ini nantinya dikerjakan bersama oleh badan usaha milik negara (BUMN) Cina dan Indonesia.
BUMN Indonesia akan mendapat pinjaman dengan bunga 2 persen per tahun dan tenor 40 tahun, ditambah masa tenggang pembayaran (grace period) 10 tahun. Tawaran Cina ini disebut Andrinof menarik karena tak meminta garansi dan tidak memakai anggaran negara. Dia mengakui, Cina sudah membandingkan tawarannya dengan studi kelayakan Jepang yang sudah lebih dulu diajukan. Namun, menurut Andrinof, pemerintah belum memutuskan perihal skema pembebasan lahan berdasarkan proposal versi Cina.
Kalau dibandingkan, jangka waktu penyelesaian studi kelayakan antara Jepang dan Cina bagai langit dan bumi. Jepang memulai pra-studi kelayakan pada akhir 2011, dan melanjutkannya dengan studi kelayakan tahap pertama yang baru rampung pada April 2015. Sedangkan Cina baru memulai studi kelayakan setelah nota kesepahaman antara Menteri BUMN Rini Soemarno dan Xu Shaoshi diteken pada Maret 2015 di Beijing.
Meski studi kelayakan Jepang selesai lebih dulu, anggota staf khusus Menteri BUMN, Sahala Lumban Gaol, menuturkan studi kelayakan Cina tak ada kaitannya dengan studi kelayakan Jepang. "Ini murni Cina yang buat dan tak terpengaruh studi Jepang," ujarnya di kantor Bappenas saat menemui Xu. Menurut dia, Cina menjanjikan proyek bisa dimulai pada akhir Agustus atau September 2015 dan selesai hanya dalam tempo tiga tahun.
Sedangkan Jepang, berdasarkan ringkasan dokumen studi kelayakan Japan International Cooperation Agency (JICA), baru memulai konstruksi proyek pada tahun depan. Selanjutnya, pada 2019, kereta cepat diuji coba, dan baru pada 2021 beroperasi penuh. Kecepatan pembangunan yang ditawarkan Cina ini mengundang keraguan JICA. "Saya bertanya-tanya, bagaimana Cina bisa memulai konstruksi pada September tahun ini?" ujar Senior Representative Indonesia JICA Hiromichi Muraoka.
Ihwal biaya pembangunan, nilai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung versi studi kelayakan Jepang mencapai Rp 60,79 triliun. Negeri Sakura akan membiayai 75 persen proyek dengan pinjaman bertenor 40 tahun dengan grace period 10 tahun dan bunga 0,1 persen per tahun.
Duit itu akan dikucurkan ke badan usaha milik negara yang ditunjuk atau dibentuk Indonesia untuk mengerjakan konstruksi itu. Adapun pemerintah Indonesia kebagian jatah membiayai pembebasan lahan, layanan teknis, manajemen, dan pajak sebesar 16 persen dari nilai proyek. Sisanya ditanggung perusahaan yang dibentuk khusus (special purpose vehicle) untuk mengoperasikan kereta cepat.
Menurut Deputi Menteri Koordinator Perkonomian Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Lucky Eko Wuryanto, Kementerian sudah memilih tiga dari sebelas konsultan independen yang diundang sebagai calon penilai proposal Cina dan Jepang. “Tiga konsultan ini nanti akan kami serahkan ke Menteri yang baru untuk dipilih satu," ujar Lucky. Hasil kajian konsultan independen itulah yang menjadi bahan pertimbangan bagi Presiden Joko Widodo untuk memutuskan tawaran mana yang diambil: Jepang atau Cina.
Pemerintah Jepang dan Cina berebut proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Jepang sudah melakukan studi kelayakan (feasibility study) sejak 2011 dan baru rampung Maret lalu. Adapun Cina baru mulai tahun ini dan selesai dalam waktu lima bulan. Ini hasil studi kelayakan mereka.
Jepang
- Nilai proyek: Rp 60,79 triliun.
- Panjang rel: 140 kilometer.
- Lintasan: Dukuh Atas (Jakarta)-Gedebage (Bandung).
- Jumlah stasiun: delapan.
- Kecepatan maksimum: 320 kilometer per jam.
- Skema pembiayaan: 75 persen pinjaman lunak Jepang, bunga 0,1 persen, tenor 40 tahun, dan 10 tahun grace period. Pemerintah mengeluarkan 16 persen untuk pembebasan lahan, pajak, layanan teknis, dan manajemen. Sisa 10 persen dari SPV (operator kereta cepat).
- Rencana proyek: Konstruksi 2016, test-run 2019, dan pengoperasian 2021.
Cina
- Nilai proyek: US$ 5,5 miliar (sekitar Rp 71,5 triliun).
- Panjang rel: 150 kilometer.
- Jalur: Halim Perdanakusuma (terhubung dengan Manggarai dan Gambir)-Bandung
- Jumlah stasiun: delapan.
- Kecepatan maksimum: 300 kilometer per jam.
- Skema pembiayaan: BUMN mendapat pinjaman 60 persen dari total biaya proyek, tenor 40 tahun,grace period 10 tahun, dan bunga 2 persen. Skema pembebasan lahan belum ditentukan.
- Rencana proyek: Mulai konstruksi Agustus atau September 2015, selesai 2018.
Sebelas Konsultan Calon Penilai Studi Jepang Vs Cina
- AECOM, Amerika Serikat.
- ALG, Inggris.
- ARUP, Inggris.
- Boston Consulting Group, Amerika Serikat.
- Colas Rail, Inggris.
- KPMG, Belanda.
- McKinsey, Amerika Serikat.
- Royal Haskoning, Belanda.
- Salini Impregilo, Italia.
- TYPSA, Spanyol.
- T.Y.Lin International Pte Ltd, Singapura.
Comments
Post a Comment